Melindungi Warga Negara, sejak di Dalam Negeri

  • 0

Melindungi Warga Negara, sejak di Dalam Negeri

Suasana seminar yang dilaksanakan di Lor In

Fokus perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah dimulai sejak di dalam negeri. Ditjen Imigrasi telah mengantisipasi sejumlah modus pengurusan paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nonprosedural yang berdalih dengan alasan wisata atau kunjungan keluarga dan ditindaklanjuti dengan penangguhan penerbitan paspor. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. dalam paparan beliau di hadapan ratusan hadirin yang memenuhi ruang pertemuan Puri Kencono hotel Lor In, Colomadu, Karanganyar, Kamis (1/10). Paparan tersebut disampaikan dalam seminar nasional bertajuk “Pengawasan Keimigrasian dalam rangka Perlindungan WNI di Luar Wilayah Indonesia” yang merupakan kolaborasi dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).

Dirjen Imigrasi menyampaikan paparannya

Dalam penyampaian laporan kegiatan, Direktur Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi, Zaeroji, menyampaikan bahwa latar belakang seminar ini adalah sarana kerja sama, berbagi, dan bertukar ilmu antara Kemenkumham, akademisi, praktisi dan para mahasiswa untuk bersama-sama melindungi para WNI utamanya pekerja migran. Oleh karena itu, selain Dirjen Imigrasi, sebanyak tujuh profesional lainnya di pemerintahan hadir menjadi pembicara di forum ini, termasuk Staf Ahli Menkumham bidang Ekonomi, Dr. Asep Kurnia, SH.,MM. yang menjadi keynote speaker.

Staf Ahli Menkumham menyampaikan sambutan Menteri

Dalam paparannya, Dr. Asep Kurnia, SH., MM. menyampaikan sambutan Menkumham yang berhalangan hadir karena menghadiri peletakan batu pertama kampus baru Poltekip-Poltekim di Tangerang, Banten. Melalui sambutannya, Menkumham mengungkapkan fungsi pengawasan Ditjen Imigrasi sebagai institusi terdepan Kemenkumham dalam menghadapi tantangan global yaitu meningkatnya arus lalu lintas manusia sebagai ekses globalisasi. Tantangan ini dihadapi dengan birokrasi yang berlandaskan nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) dalam setiap kebijakannya. Dengan nilai PASTI tersebut, Imigrasi dapat mewujudkan diri sebagai fasilitator pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan tidak hanya dilaksanakan kepada Warga Negara Asing, namun juga kepada WNI dalam rangka perlindungan sebagai amanat konsitusi. Kerja nyata perlindungan WNI telah dibuktikan dengan ditangguhkannya 5.326 permohonan diduga TKI nonprosedural di 125 kantor imigrasi, 383 keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, serta koordinasi sinergis dengan stakeholder setempat di luar negeri.

Kakanim Kelas I TPI Surakarta hadir dalam seminar

Sebagai seminar yang terlaksana berkat kerja sama antara Ditjen Imigrasi dan UNS, sejumlah pejabat Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah juga hadir di seminar ini.  Di antaranya Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng, Ramli HS. Turut hadir juga Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Surakarta, Said Ismail, SH., MM. serta Kakanim Kelas I TPI Semarang dan Kakanim Kelas II Non TPI Pemalang.

Salah seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan


Leave a Reply