Sinergi Pencegahan TKI Nonprosedural Dibutuhkan

  • 0

Sinergi Pencegahan TKI Nonprosedural Dibutuhkan

Category : Berita Kantor

Di tengah keprihatinan meninggalnya 11 orang pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tenggelamnya kapal yang mengangkut mereka di Bengkalis, Riau, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menyelenggarakan sosialisasi bertemakan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan TKI Nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sosialisasi ini dilaksanakan di Syariah Hotel Solo, Pabelan, Sukoharjo pada Kamis (6/12) dan dihadiri oleh Camat, Lurah, dan PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) di wilayah Solo Raya. Sebanyak tiga narasumber hadir mengisi sosialisasi ini. Mereka adalah Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Surakarta ibu Miske, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jateng AB Rokhman, serta Kepala Bidang Perizinan Informasi Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng Budiono Setiawan. Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta, Said Ismail.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta membuka acara

Dalam pemaparan materi yang dimoderatori oleh Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Wahyu Agus Yunianto ini, ketiga pembicara memaparkan materi dari sudut pandang masing-masing yang saling beririsan.

Budiono Setiawan yang menjadi pembicara pertama memaparkan mengenai usaha memperketat permohonan dokumen perjalanan bagi pekerja migran dengan mewajibkan surat rekomendasi bagi calon pekerja. Sementara itu, AB Rokhman menjelaskan mengenai kelengkapan-kelengkapan yang harus dilengkapi calon pekerja maupun perkembangan terakhir terkait modus-modus pekerja migran non prosedural. Dalam pemaparan terakhir,  Miske menjelaskan bahwa Disnakerperin sudah menjalankan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk mencegah praktik TKI Non Prosedural sejak dini di level kelurahan sekalipun Solo bukan menjadi salah satu daerah asal TKI.

Kepala BP3TKI memaparkan materinya

Untuk menutup sesi, moderator menyampaikan kesimpulan bahwa maraknya TKI Nonprosedural yang mengancam ketahanan nasional dapat dicegah melalui kesadaran dari calon TKI, koordinasi pemangku kebijakan terkait, dan kerja sama dengan negara penempatan.

Pada akhirnya, sosialisasi ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan dan pemantik seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama mencegah praktik TKI Nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang membahayakan keselamatan Warga Negara Indonesia. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masing-masing stakeholders akan lebih memahami dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik serta dapat berperan aktif dalam menginformasikan pengetahuan maupun regulasi kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan dengan terciptanya sinergi antara masing-masing lembaga, pencegahan praktik TKI Nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan lebih terencana, sistematis, dan integratif.

Salah seorang peserta mengajukan pertanyaan


Leave a Reply