Buktikan Komitmen WBK/WBBM, Kantor Imigrasi Surakarta Gelar Sosialisasi

  • 0

Buktikan Komitmen WBK/WBBM, Kantor Imigrasi Surakarta Gelar Sosialisasi

Category : Berita Kantor

Dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh pegawai serta perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham di wilayah kota Surakarta, Kamis (14/2).

Suasana sosialisasi

Sosialisasi WBK/WBBM yang dilaksanakan di Solo Syariah Hotel ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dewa Putu Gede, yang didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Ramli HS. Bersama Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Surakarta, Said Ismail, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Acim Dartasim, keempatnya menjadi narasumber dalam sosialisasi bertajuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Kakanwil Jateng, Dewa Putu Gede, memberikan paparannya

Dimoderatori oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Winarko, keempat narasumber saling memberikan penguatan dalam upaya para UPT di wilayah kota Surakarta untuk meraih WBK/WBBM. Dalam paparannya, Kakanim memberikan pernyataan bahwa sosialisasi ini merupakan komitmen kantornya dalam mewujudkan WBK/WBBM. “Sosialisasi ini harus menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemahaman kepada pihak pegawai dalam mencapai WBK/WBBM” ucap Kakanim.

Kakanim memberikan paparannya

Senada dengan Kakanim, Kakanwil juga menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Beliau mencontohkan fakta yang ditemukan saat studi tiru di Denpasar beberapa waktu sebelumnya, satpam kantor imigrasi sekalipun mengetahui terkait Layanan Antrian Paspor Online dan persyaratan-persyaratan pengurusan paspor. “Jangan sampai pegawai TU sekalipun apabila ditanya masyarakat malah menjawab ‘saya hanya pegawai TU, saya tidak tahu caranya’” tegas Kakanwil. Senada dengan Kakanwil, Kadiv Imigrasi juga menekankan bahwa WBK/WBBM tidak hanya menjadi keinginan para kepala kantor dan seksi. “Tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pegawai”, ujar Ramli.

Perwakilan Ombudsman (berbaju batik) memaparkan materinya

Sementara itu, dalam paparannya, Acim Darkasim menyampaikan bahwa Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengawasi segala bentuk pelayanan publik yang memanfaatkan dana APBD maupun APBN dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam mencontohkannya, Acim mengungkapkan tentang senyuman. “Jangan sampai yang masyarakat yang kita layani sudah tersenyum namun yang memberi pelayanan malah tidak, itu bukan pelayanan berkualitas. Baik yang memberi maupun diberi harus sama-sama tersenyum ikhlas.” tandas beliau. Acim juga memperingatkan untuk menjauhi korupsi demi kepentingan sesaat untuk mencegah sanksi pidana sekaligus sanksi sosial yang laten.

Salah seorang pegawai mengajukan pertanyaan


Leave a Reply