Layanan Paspor Penyandang Disabilitas, Jaminan HAM di Kantor Imigrasi Surakarta

  • 0

Layanan Paspor Penyandang Disabilitas, Jaminan HAM di Kantor Imigrasi Surakarta

Category : Berita Kantor

Oleh: Wahyono

Analis Keimigrasian Ahli Pertama Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Surakarta, surakarta.imigrasi.go.id – Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

 

Tidak ada pembeda-bedaan dalam memandang harkat dan martabat manusia ini, bahkan terhadap penyandang disabilitas sekalipun.

 

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Said Ismail “Pemerintah telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas ini, melalui Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 salah satunya untuk mendapatkan layanan yang manusiawi tanpa diskriminatif ”.

 

“ Diantaranya memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya” imbuhnya

 

Hal-hal tersebut menurut Said Ismail merupakan hak-hak penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban pemerintah untuk merealisasikannya, bukan karena siapa-siapa namun lebih karena hak tersebut telah melekat secara kodrati pada diri manusia.

 

Oleh karena itu, Said Ismail menjelaskan bahwa layanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta bagi penyandang disabilitas pun  diselenggarakan dengan mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan yang telah tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 terkait layanan berbasis Hak Asasi Manusia, yang mencakup 3 (tiga) hal.

 

“Pertama, aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas bagi pemohon penyandang disabilitas. Diantaranya adalah adanya maklumat layanan, kotak/loket pengaduan, tersedianya toilet khusus penyandang disabilitas, alat bantu kelompok rentan, Jalan landai diperlukan untuk memberikan aksesibilitas agar memudahkan keluar masuk kantor, Layanan khusus penyandang disabilitas” jelasnya.

 

Kedua, ketersediaan petugas yang siaga. Bagi penyandang disabilitas, mulai dari kedatangan pada saat hendak parkir, membuka pintu mobil, menuju kantor hingga pengurusan pembuatan paspor, terdapat petugas yang siap sedia melayani, karena ada piket layanan setiap harinya.

 

Ketiga, kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan. Layanan paspor sudah dilaksanakan dengan menggunakan sistem baik antrian layanan paspor, proses penerbitan paspor baik baru maupun penggantian, sehingga interaksi antara pemohon dan petugas sangat minim, hal ini akan meningkatkan kepatuhan petugas dalam melayani. (wahyono)


Leave a Reply