Kantor Imigrasi Surakarta kembali Ikuti Teleconference Plt. Menkumham

Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Tjahjo Kumolo kembali memberikan pengarahan terkait pentingnya membangun pemahaman dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemenkumham, Selasa (8/10). Pengarahan kedua dalam dua hari berurutan ini kembali disiarkan langsung dari Graha Pengayoman Jakarta ke seluruh Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham termasuk Kantor Imigrasi Surakarta.

Teleconference di Kantor Imigrasi Surakarta dilaksanakan di aula kantor. Berbeda dengan pengarahan sehari sebelumnya, teleconference hanya diikuti oleh pejabat struktural termasuk Kepala Kantor Imigrasi, Said Ismail dan para pejabat fungsional tertentu yaitu 9 orang Analis Keimigrasian Ahli Pertama. Seluruh peserta menyimak dengan serius arahan selama 3 jam yang dimulai pukul 08.00 WIB.

Sebelum pengarahan oleh Plt. Menkumham, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menyampaikan arahan mengenai pagu dan realisasi anggaran yang bervariasi pencapaiannya yaitu di angka 59-85 persen sekaligus langkah-langkah penyerapan anggaran. Dalam pemaparan ini, disampaikan juga target PNBP tahun 2020 sebesar 3,5 triliun rupiah, dengan porsi target terbesar di Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu 2,1 triliun.

Dalam paparannya, Plt. Menkumham memulai dengan perkenalan diri dan penyampaian visi misi yaitu pembentukan hukum, pelayanan hukum, perlindungan hukum, serta pemajuan HAM.  Selain itu, dirinya juga mengingatkan terkait area rawan korupsi perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta mutasi jabatan. Tjahjo turut pula menyampaikan pujian kepada jajaran Ditjen  Imigrasi karena layanan semakin cepat dan memuaskan.

Paparan berikutnya disampaikan oleh perwakilan dari KPK yaitu Isnaini. Dirinya menyampaikan LHKPN sebagai sarana mengawasi illicit enrichment (penambahan kekayaan yang tidak sah). Setiap tahun, laporan LHKPN dapat diakses masyarakat di menu e-announcement. Turut dijelaskan juga mengenai perbedaan dari gratifikasi dan suap. Perbedaan mendasar antara suap dan gratifikasi adalah suap memiliki kesepakatan dua belah pihak sedangkan gratifikasi bersifat utang budi dan tidak butuh kesepakatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *