View this post on Instagram

Selamat pagi, Sahabat Mido! Dalam edisi #KumhamPedia ketiga kali ini, Mido mau memperkenalkan pelayanan advokasi hukum di internal Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, kalau ada pegawai di Kementerian Hukum dan HAM yang membutuhkan layanan advokasi hukum, ada wadahnya nih. Kita kenalan yuk. . Bagian Layanan Advokasi Hukum, secara struktur organisasi berada di bawah naungan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal. Nah bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan layanan dan pertimbangan hukum, konsultasi hukum, serta advokasi hukum kementerian. . Soal pemberian layanan hukum sudah diatur dalam Permenkumham Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, yang disebut sebagai Pemberi Bantuan Hukum adalah Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama beserta Tim Bantuan Hukum. Sedangkan Penerima Bantuan Hukum adalah menteri, mantan menteri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, pensiunan dan unit kerja kementerian. . Pemberian bantuan hukum ini meliputi dua kategori, yaitu litigasi dan non litigasi. Bantuan Hukum Litigasi terdiri dari kasus hukum pidana, perdata dan tata usaha negara. Sementara untuk Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari konsultasi hukum, investigasi kasus, dan pendapat hukum. Eits, ngga semua kasus lho bisa mendapatkan bantuan hukum, hanya perkara yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian saja. Selain itu, terdapat dua hal pengecualian dalam pemberian bantuan hukum, yaitu tindak pidana narkotika dan tindak pidana terorisme. . Tim Bantuan Hukum didalam melaksanakan tugasnya membutuhkan surat kuasa/surat tugas. Sementara untuk mekanisme proses persidangan yang #SahabatPengayoman perlu ketahui, ada beberapa langkah-langkah penanganan advokasi, seperti halnya mediasi, pembacaan gugatan, jawaban dan eksepsi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. . #KumhamPasti #AdvokasiKumham #KumhamPedia #Kumham20 #kumhampasti #kanimsurakarta #imigrasisurakarta #kumhampasti #kemenkumham #kotasolo #soloraya #pelayananpublik #ASNKiniBeda #ZIWBK

A post shared by Kantor Imigrasi Surakarta (@kanimsurakarta) on

View this post on Instagram

Pada Senin (27/7), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melaksanakan program inovasi "Stay At Home Service" perdananya. Program perekaman data biometrik di tempat ini dilaksanakan di salah satu panti werda di wilayah Karanganyar. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal, Ardian Pramastyo P. memimpin para petugas pelayanan izin tinggal untuk melaksanakan program ini.⁣ ⁣ Program inovasi ini membantu seorang WNA berkebangsaan Amerika Serikat yang telah berusia 95 tahun untuk dapat direkam data biometriknya tanpa perlu mengambil resiko datang ke kantor dalam masa pandemi Covid-19 ini. Proses perekaman data dilakukan mulai pukul 11.30 menggunakan perangkat mobile yang sudah disiapkan. Foto dan sidik jari WNA tersebut adalah data yang direkam oleh petugas ber-APD lengkap. Seluruh proses berlangsung lancar hingga perekaman diselesaikan pukul 12.00. ⁣ ⁣ Melalui program Stay At Home Service ini, pemohon perpanjangan izin tinggal usia rentan tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pengurusan perpanjangan izin tinggal. Petugas yang akan mendatangi lokasi tempat tinggal WNA pemohon izin tinggal untuk melakukan proses pengambilan biometrik berupa sidik jari dan foto.⁣ ⁣⁣ #kanimsurakarta⁣⁣ #imigrasisurakarta ⁣⁣ #kumhampasti ⁣⁣ #kemenkumham ⁣⁣ #kemenkumhamjateng⁣⁣ #kotasolo ⁣⁣ #soloraya ⁣⁣ #karanganyar ⁣ #sukoharjo ⁣ #boyolali ⁣ #wonogiri ⁣ #sragen⁣ #stayathome⁣ #pelayananpublik ⁣⁣ #ASNKiniBeda ⁣⁣ #ZIWBK ⁣⁣ #sololawancovid19 ⁣⁣

A post shared by Kantor Imigrasi Surakarta (@kanimsurakarta) on