Surakarta, 1 Desember 2025 — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, meresmikan Surakarta Immigration Lounge yang berlokasi di Solo Square Mall, Surakarta, Jawa Tengah. Peresmian ini menandai dimulainya operasional penuh layanan keimigrasian yang dirancang lebih dekat, modern, dan nyaman bagi masyarakat.

Surakarta Immigration Lounge merupakan inovasi pelayanan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan paspor yang cepat dan mudah dijangkau terutama pada layanan percepatan paspor sehari jadi yang kini difokuskan di Immigration Lounge. Selain itu, Immigration Lounge juga menyediakan layanan paspor reguler yang selesai 4 hari kerja setelah proses foto dan wawancara, layanan prioritas  bagi warga rentan yaitu lansia 60 tahun ke atas, ibu hamil, anak 0-5 tahun, dan penyandang disabilitas.

Immigration Lounge hadir memberikan pelayanan setiap hari pada hari Senin-Minggu. Pada Senin-Jumat, jam layanan dimulai pukul 10.00 s.d 18.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu pelayanan buka pukul 10.00 s.d 14.00 WIB. Pelayanan yang diberikan di luar hari dan jam kerja ini tentunya semakin memudahkan bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan paspor.

Hadirnya Immigration Lounge juga menjadi wujud nyata kerja sama strategis antara Imigrasi Surakarta dan PT. Solo Indah Dinamika selaku pengelola Solo Square. Kolaborasi ini memungkinkan penyediaan fasilitas layanan yang representatif, mudah diakses, serta mendekatkan layanan keimigrasian ke pusat aktivitas masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun dalam menghadirkan layanan publik berbasis kenyamanan.

“Surakarta Immigration Lounge adalah wujud pelayanan yang lebih mudah, modern, nyaman, dan lebih dekat bagi masyarakat. Di sini pelayanan buka setiap hari. Ini merupakan bentuk pelayanan prima dari Imigrasi untuk masyarakat, adapun yang spesial dari Immilounge ini adalah layanan percepatan paspor setiap hari, berbeda dengan layanan percepatan yang dulu hanya tersedia di Kantor Imigrasi setiap hari Senin-Jumat.” ujar Agus Andrianto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, menegaskan bahwa fasilitas yang disediakan di lounge ini dirancang untuk memberikan pengalaman layanan terbaik bagi masyarakat.

“Surakarta Immigration Lounge dilengkapi ruang tunggu yang nyaman, customer service, 4 meja wawancara dan pengambilan data biometrik, internet corner, mesin antrean, hingga minuman serta makanan ringan gratis, dengan Surakarta Immigration Lounge layanan percepatan difokuskan di sini dan tersedia setiap hari. Selain itu, ada juga hasil karya warga binaan yang dijual di sini, sebagai wujud sinergi Imigrasi dan Pemasyarakatan,” jelas Haryono.

Dengan peresmian ini, Surakarta Immigration Lounge diharapkan menjadi model layanan keimigrasian modern yang mengutamakan kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan akses, sekaligus memperkuat komitmen Imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sukoharjo, 25 September 2025 – Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA) Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Tosan Solo Baru pada Kamis (25/9). Kegiatan ini diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dan diikuti anggota TimPORA dari berbagai unsur, meliputi pemerintah daerah, TNI/Polri, serta lembaga vertikal terkait.

Rapat dibuka oleh Ketua TimPORA Kabupaten Sukoharjo, Bisri, yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Dalam arahannya, Bisri menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran oleh orang asing di wilayah Sukoharjo.

“Forum ini merupakan sarana konsolidasi dan koordinasi sekaligus ruang untuk bertukar informasi. Dengan kolaborasi yang kuat, pengawasan orang asing di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif,” ujar Bisri.

Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Wakil Ketua TimPORA, yang diwakili oleh Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo, Agus Dwi Narmoko. Ia mengingatkan adanya dinamika geopolitik internasional yang perlu diwaspadai pasca Sidang Umum PBB, termasuk masuknya pengungsi dari negara konflik Timur Tengah yang tercatat berada di salah satu kecamatan di Sukoharjo.

Pada sesi materi, Ramadhea Hidayat Putra Perdana, Plt. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, menyampaikan gambaran umum mengenai data orang asing di Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil pemetaan, diketahui bahwa aktivitas orang asing di wilayah tersebut cukup beragam, mulai dari wisata, bekerja, penyatuan keluarga, kegiatan sosial budaya, hingga status sebagai pengungsi.

Ramadhea juga menyinggung kegiatan pendampingan yang dilakukan Kantor Imigrasi Surakarta terhadap eks-pegawai PT Sritex pada bulan Maret lalu. Ia turut memperkenalkan aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing), sebuah platform yang mempermudah pihak perhotelan maupun masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing secara cepat dan akurat.

Materi berikutnya dibawakan oleh Plt. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Heycal Syams Kharadine, yang menjelaskan tentang Layanan Data Keimigrasian (LDK). Melalui mekanisme satu pintu, instansi pemerintah dapat mengajukan permohonan data keimigrasian secara resmi dan terkoordinasi.

“LDK adalah instrumen penting lintas sektor yang tidak hanya mendukung aparat penegak hukum, tetapi juga selaras dengan kebijakan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan berbasis digital dan transparansi informasi publik,” jelas Heycal.

Rakor TimPORA Kabupaten Sukoharjo ini merupakan rangkaian kegiatan setelah sehari sebelumnya Kantor Imigrasi Surakarta juga menyelenggarakan Rakor TimPORA di Kabupaten Wonogiri. Hal ini menegaskan komitmen kuat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta untuk terus memandegani pengawasan orang asing dengan melibatkan seluruh anggota TimPORA secara aktif dan bersinergi.

Rapat ditutup dengan diskusi interaktif antara peserta, moderator, dan pimpinan TimPORA yang membahas berbagai isu aktual, seperti pendataan WNA, kebijakan izin tinggal, serta koordinasi informasi keberadaan orang asing di wilayah Sukoharjo.