BOYOLALI – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah menuntaskan pelayanan keimigrasian terhadap seluruh jemaah haji Jawa Tengah pada masa kepulangan haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Rangkaian kepulangan jemaah haji Jawa Tengah ditutup dengan kedatangan kelompok terbang terakhir, yakni Kloter 81, pada Selasa, 30 Juni 2026. Sebanyak 357 jemaah dan 16 kru pesawat tiba dengan selamat di Bandara Adi Soemarmo pada pukul 17.06 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 4417.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Bisri, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pelayanan keimigrasian kepada jemaah haji, baik pada masa keberangkatan maupun kepulangan.

“Alhamdulillah, jemaah haji terakhir Jawa Tengah yang tergabung dalam Kloter 81 telah pulang dengan selamat dan tiba kembali di Tanah Air. Kami dari Imigrasi senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan efisien kepada seluruh jemaah. Semoga seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur,” ujar Bisri.

Pada masa keberangkatan, jemaah haji Jawa Tengah juga telah memperoleh kemudahan pelayanan melalui fasilitas Fast Track Makkah Route. Fasilitas tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan kemudahan proses pemeriksaan keimigrasian kepada jemaah haji asal Indonesia.

Melalui fasilitas Makkah Route, proses pemeriksaan keimigrasian Arab Saudi dapat dilaksanakan sejak jemaah masih berada di Indonesia. Dengan demikian, jemaah dapat menjalani proses kedatangan di Arab Saudi secara lebih cepat, mudah, dan efisien.

Secara keseluruhan, sebanyak 28.978 jemaah haji dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan 1347 kru pesawat telah mendapatkan pelayanan keimigrasian dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta selama rangkaian kepulangan haji Tahun 2026. Adapun pada masa keberangkatan sebanyak 29039 calon jamaah haji dengan kru sebanyak 1337 diberangkatkan dari Embarkasi Solo.

Pelayanan tersebut menjadi bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji serta menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan berorientasi kepada masyarakat.

Komitmen ini juga sejalan dengan semangat Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang mudah, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Imigrasi untuk Rakyat

ISO KERJO — Imigrasi Solo Kreatif, Edukatif, Ramah, Jujur, Obyektif

Sukoharjo — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Sukoharjo pada Jumat (19/6/2026) di Hotel Tosan Solo Baru, Grogol, Sukoharjo. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Timpora yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, dan instansi terkait sebagai forum koordinasi dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sekretaris Timpora Kabupaten Sukoharjo sekaligus Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Surakarta, Raden Vidiandra Adikoesoema, menyampaikan bahwa rapat Timpora bertujuan mempererat silaturahmi antaranggota, menyamakan persepsi terkait pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing, serta menjadi wadah diskusi berbagai isu aktual yang berkembang, khususnya terkait potensi pelanggaran hukum yang melibatkan warga negara asing.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Bisri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran warga negara asing dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah melalui investasi, pendidikan, transfer pengetahuan, maupun sektor lainnya. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran administrasi keimigrasian, hingga aktivitas kriminal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Karena itu diperlukan koordinasi yang terintegrasi dan bergerak bersama dengan satu visi serta tujuan yang sama secara profesional dan akuntabel. Pengawasan orang asing bukan hanya menjadi tugas Imigrasi, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh anggota Timpora agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat yang terus digaungkan oleh Hendarsam Marantoko selaku Direktur Jenderal Imigrasi,” ujar Bisri.

Sebagai narasumber utama, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Agus Dwi Narmoko, menyampaikan berbagai isu aktual terkait pengawasan orang asing dan pelanggaran keimigrasian di wilayah Jawa Tengah. Dalam paparannya, disampaikan sejumlah tren pelanggaran yang masih ditemukan, seperti penyalahgunaan izin tinggal, overstay, penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai peruntukannya, hingga keterlibatan warga negara asing dalam tindak kejahatan transnasional.

Agus Dwi Narmoko juga menyoroti beberapa kasus yang berhasil diungkap jajaran Imigrasi bersama aparat penegak hukum, termasuk kasus sindikat pig butchering transnasional yang beberapa waktu lalu berhasil diungkap melalui operasi gabungan di wilayah Solo Raya. Menurutnya, perkembangan modus pelanggaran yang semakin kompleks menuntut adanya pertukaran informasi dan koordinasi yang lebih intensif antaranggota Timpora.

“Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh Imigrasi sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh anggota Timpora agar setiap potensi pelanggaran dapat dideteksi sejak dini dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Timpora Kabupaten Sukoharjo diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi sehingga pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing dapat dilakukan secara lebih efektif. Upaya tersebut sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat yang terus digaungkan oleh Hendarsam Marantoko selaku Direktur Jenderal Imigrasi dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.

Klaten — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keimigrasian di SMK Negeri 1 Jogonalan Klaten pada Rabu (20/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula SMK Negeri 1 Jogonalan tersebut diikuti oleh para siswa dan guru sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman generasi muda mengenai keimigrasian serta pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jogonalan Klaten, Tuti Mariah, yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi kepada para siswa. Acara kemudian dibuka oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang diwakili Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Komarudin. Dalam sambutannya disampaikan pentingnya pemahaman prosedur keimigrasian yang benar, khususnya bagi pelajar yang memiliki rencana bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun bepergian ke luar negeri.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Ponco Kusuma Wardani, terkait tugas dan fungsi keimigrasian, dokumen perjalanan, dan layanan paspor. Selanjutnya, Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Wakhid Aprizal Maruf, memaparkan materi mengenai TPPO, mulai dari modus perekrutan ilegal hingga bahaya bekerja ke luar negeri secara nonprosedural. Para peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban perdagangan orang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Bisri, menyampaikan bahwa edukasi kepada pelajar menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. “Generasi muda perlu memahami pentingnya prosedur keimigrasian yang benar serta mengenali risiko TPPO agar tidak mudah terjebak tawaran bekerja ke luar negeri secara ilegal. Edukasi seperti ini merupakan bagian dari komitmen imigrasi untuk rakyat yang terus digaungkan oleh Hendarsam Marantoko selaku Direktur Jenderal Imigrasi,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab dan kuis yang diikuti antusias oleh para siswa. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para pelajar semakin memahami pentingnya tertib keimigrasian sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang.